• 20 June 2019
  • 12:49:53 WIB
  • By Admin

WAJIB PAJAK SOSIALISASI PENGGUNAAN MESIN REGISTER KASIR

BPPRD Kab.Batubara. Telah mengadakan acara Sosialisasi tentang “Wajib Pajak Sosialisasi Penggunaan Mesin Register Kasir” di Aula RM.Sempurna yang dihadiri Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Plt. Kadis Dukcapil, dan para undangan, Senin, 17 Juni 2019.

Rijali, S.Pd Plt.BPPRD Kab.Batubara menginformasikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kab.Batubara dan para undangan kami, dari BPPRD Kab.Batubara dengan Dinas Dukcapil sekaligus akan mengadakan penandatangan MOU terkait pemanfaatan database kependudukan bagi semua pelaku usaha, data ini akan kami Sinkronisasi data Wajib Pajak dengan data Dukcapil Kab.Batubara, kepemilikan wajib pajak akan disesuaikan data wajib pajak jika mempunyai usaha lebih dari satu maka cukup NPWP nya satu tetapi usahanya satu, nama wajib pajak tersebut bisa langsung dilihat berupa data identitas dan berapa banyak usaha yang telah dimiliki oleh wajib pajak. Hari ini Wajib Pajak masih belum bnyak data yang disinkronisasi, mudah-mudah kedepan dengan pemanfaatan database ini data kependudukan dengan Wajib Pajak data menjadi satu data. ini adalah langkah –langkah yang harus kami lakukan dengan dinas kependudukan dengan BPPRD Kab.Batubara.

Pemerintah daerah sesuai dengan arahan dari komisi pemberantasan korupsi (KPK) bahwa proses peningkatan penerimaan PAD yang harus dilakukan wajib pajak Pengusaha Restoran/RM.Makan dengan salah satu alat penggunaan mesin register kasir adalah alat yang akan di serahkan kepada wajib pajak Pengusaha Restoran/RM.Makan sama-sama untuk dipergunakan sebagai alat kontribusi. Adanya alat mesin kasir ini untuk mempermudah proses penghitungan penghasilan masing-masing usaha, mesin regiter ini digunakan untuk wajib pajak atau pelaku usaha yang belum mempunyai mesin kasir, dengan adanya mesin register ini di berikan oleh pemerintah Kab.Batubara kepada masing- masing Pengusaha Restoran/RM.Makan, sebagai alat perhitungan automatis untuk perhitung cepat dengan setiap trasaksi yang dilakukan akan terkoneksi kedatabase Aplikasi Simpada Online BPPRD Kab.Batubara. Pajak ini di beban oleh konsumen bukan dari usaha Pengusaha Restoran/RM.Makan, ketika konsumen membayar tagihan ke kasir maka pada struk pembayaran sudah tertera angka nominal pajak yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Selain dari itu ada lagi alat yang kita punya tapi masih dalam proses pengadaan nya yaitu tab berupa data recorder. Alat recorder ini akan ditempatkan sebagai penyimpan data jika tersimpan maka akan bisa diprint out data ini langsung terhubung ke badan pengelolah pajak dan retribusi daerah kelengkapanya mesin recorder ini akan disosialisasikan bagaimana cara teknisnya. Selaku pemerintah inti berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pembagunan kabupaten batu bara yang sejahtera berjaya.

Bapak Oki Iqbal Prima, S.E Selaku Wakil Bupati Kab.Batubara memberikan bimbingan dan arahan kepada Wajib Pajak dengan mengucapkan terima kasih, yang telah hadir memenuhi undangan kami, melalui Badan Pengelolahan Pajak dan Retribusi Daerah kita melangkah bersama menjalin silahturahmi sekaligus untuk upaya peningkatan pendapatan asli Daerah (PAD). Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Batu bara No 09 Tahun 2010 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan pengertian pajak Restoran atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau Rumah Makan mencakup Fasilitas penyedia makanan dan Minuman yang dipungut bayaran yang mencangkup Rumah Makan, Kafe, Kantin, Warung Bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan ktring. Fasilitas jasa penginapan, peristrihatan termasuk yang terkait lainnya dengan dipungut mencakup hotel, losmen, bubuk pariwisata, prisma pariwisata, pentangraan rumah, penginapan dan jenisnya. Lebih dari 10 penerimaan (PAD) melalui sektor pajak daerah untuk pembagunan daerah Kab.Batubara yang salah satunya sebangsi wajib pajak selaku atas pembayaran pajak daerah. Sebagai langkah awal untuk memudahkan pengolahan daerah mulai saat ini melakukan pengawasan atas ketepatan, kepatutan dan kepatuhan dari wajib pajak melalui system mesin register kasir yang nantinya akan diterapkan wajib pajak yang ada Kab.Batubara, pemerintah sangat perharap agar dapat menjaga, memelihara dan menggunakan penunjang kelancaran administrasi dan penataushaan pelaku usaha se-Kabupaten Batubara.

Bapak Ir.H.Zahir, M.AP selaku Bupati Kab.Batubara memberikan komitmen bagaimana pendapatan daerah asli daerah kabupaten batubara yang sangat kecil ini, salah satu nya bisa berkontribusi dari pajak makan Restoran, selain hal tersebut untuk mengarahan kepada hotel penginapan bagaimana NJOP PBB yang masih pengacuh kepada jaman nenek moyang, NJOP Masih Itu-itu juga dari dulu sedangkan harga tanah udah meningkat tinggi akibat adanya proyek trategis nasional yang ada di kawasan kabupaten batubara, kemudian kawasan trategis provinsi juga ada dikabupaten batubara kemudian kawasan trategis sumatera utara berada di kabupaten batubara, ini adalah anugrah dari Allah Swt untuk masyarakat batubara akomoden untuk kepentingan masyarakat kabupaten batubara , tentu kepada Dispenda terhadap NJOP Itu harus dikaji dulu harus ada penelitian, jangan sempat masyarakat miskin menerima masalahnya, yang miskin kita lindungi, tapi masyarakat yang mampu dan ekonomi nya sudah baik yang harus membantu pemerintah untuk masyarakat kabupaten batubara. Yang dibayar oleh Wajib Pajak sebagai customer yang makan itulah yang harus di kembalikan kepada pemerintah dalam bentuk pajak rumah makan, dari kita oleh kita dan untuk kita.