• 18 May 2021
  • 12:03:00 WIB
  • Admin

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

       A. KEPALA BADAN

1. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang pengelola pajak dan retribusi daerah.
2. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah terdiri dari :
     a.	Kepala Badan;
     b.	Sekretariat;
     c.	Bidang Pengembangan dan Perencanaan Pendapatan Daerah;
     d.	Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah;
     e.	Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
     f.	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
     g.	Unit Pelaksana Teknis;
     h.	Kelompok Jabatan Fungsional
Rincian tugas sebagaimana Kepala Badan  adalah sebagai berikut :
     a.	menetapkan program kerja dan kegiatan Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanakan tugas;
     b.	memberi petunjuk kepada Sekretaris, dan Kepala Bidang baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
     c.	mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan daerah yang merupakan Pajak Daerah, berdasarkan Pedoman dan ketentuan yang berlaku;
     d.	menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
     e.	mengkoordinir kegiatan sekretaris dan Kepala Bidang di Lingkungan Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
     f.	menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi dan tata laksana Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tercapai hasil yang optimal;
     g.	mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan program di bidang Pendapatan/penerimaan daerah untuk menentukan skala prioritas dalam penyelenggaraannya dan program tahun berikutnya;
     h.	melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
     i.	melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara berdasarkan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pemimpin;
     j.	melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas;

       B. SEKRETARIAT

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
2. Sekretaris mempunya tugas pokok memberikan pelaksanan administrasi kepada semua unsur dilingkup Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan perencanaan, evaluasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retibusi.
3. Rincian tugas sebagaimana Sekretaris adalah sebagai berikut :
     a.	mengkoordinasikan penyusunan program kerja/kegiatan Sekretariat Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
     b.	mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepala Subbagian di Lingkungan Sekretariat sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
     c.	memberi petunjuk kepada para Kepala Subbagian di lingkungan sekretariat baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
     d.	memeriksa dan mengoreksi hasil kerja para Kepala Subbagian di Lingkungan Sekretariat sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan;
     e.	mengkoordinir penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi proses usulan kenaikan pangkat, menyusun DUK, daftar Nominatif dan Forasi PS, Diklat PNS, Surat Ijin, Cuti, sakit, serta menyiapkan dan merekapiulasi daftar hadir PNS;
     f.	mengkoordinir penyelenggaraan administrasi keuangan, perencanaan anggaran dan penyiapan dana serta pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
     g.	mengkoordinir penyelenggaraan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi aset dinas, pemeliharaan barang, membuat usulan/mengadakan ATK dan perlengkapan Rumah Tangga kantor serta Menyusun Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai ketentuan yang berlaku;
     h.	mengkoordinir seluruh satuan organisasi dalam rangka menyusun RENJA, RENSRA, LAKIP, LKPJ, LPPD, Penetapan Kinerja, SOP, RKA dan DPA Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara;
     i.	memproses usulan pengangkatan/pemberhentian Bendahara Pengeluaran, bendahara Penerima, PBJ, PjPHP, PPTK, PPK, Pengurus barang, Penyimpan barang di Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
     j.	mengkoordinir penyelenggaraan urusan surat menyurat, rumah tangga, dan urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain;
     k.	mengkoordinir penyusunan laporan berkala Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dan Para Kepala Bidang;
     l.	melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretaris berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pemimpin;
     m.	melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sekretariat, terdiri dari :
     1.	Subbagian Umum dan Kepegawaian;
     2.	Subbagian Keuangan;
     3.	Subbagian Program.

     B.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
       1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala.
       2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, asset dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.
       3. Rincian tugas sebagaimana Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
          a. menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
          b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, tata naskah dinas, surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, perjalanan dinas dan perencanaan Badan;
          c. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Badan;
          d. mengelola, menyimpan, memelihara dan mendistribusikan barang kebutuhan Badan;
          e. menjaga dan memelihara kendaraan operasional/jabatan dilingkungan Badan;
          f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik atau aset Badan;
          g. mengelola data barang inventaris beserta pengusulan penghapusan barang milik Badan;
          h. melaksanakan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
          i. menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu Badan;
          j. menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi& mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
          k. mengelola administrasi kepegawaian Badan;
          l. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) dan daftar nominatif pegawai dan menyusun daftar penilaian kinerja pegawai dilingkungan Badan;
          m. menyusun rencana formasi pegawai, usulan pengangkatan, gaji berkala, mutasi dan usulan pemberhentian pegawai, Standar Operasional Prosedur, Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja Badan;
          n. menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi& mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
          o. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
          p. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
          q. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

     B.2. Subbagian Keuangan
       1. Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.
       2. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan.
       3. Rincian tugas sebagaimana Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut :
          a. menyusun rencana kerja kegiatan berdasarkan rencana kerja dinas;
          b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pembayaran gaji pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
          c. melaksanakan  pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan dilingkungan Badan;
          d. melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
          e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
          f. Menyusun laporan keuangan semester dan tahunan;
          g. menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi & mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
          h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
          i. memberikan saran dan / atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
          j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
          k. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaaan/kegiatan kepada atasan.

     B.3. Subbagian Program
       1. Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala.
       2. Kepala Subbagian Program mempunyai tugas pokok menyusun rencana, program evaluasi dan pelaporan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. 
       3. Rincian tugas sebagaimana Subbagian Program adalah sebagai berikut :
          a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program
          b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan;
	  c. membantu atasan dalam mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan (Renja) Badan;
	  d. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) bekerjasama dengan Subbagian Keuangan;
	  e. membantu atasan dalam penyusunan dan mengimputan pada aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
	  f. membantu atasan dalam menyusun Perjanjian Kinerja (PK), laporan kinerja (LK), LPPD, LKPJ badan bekerjasama dengan Subbagian Keuangan;
	  g. membantu atasan dalam menyusun laporan akuntabilitas badan;
	  h. membantu atasan dalam menyusun laporan evaluasi anggaran badan;
	  i. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan badan;
	  j. melaksanakan kegiatan lain pada Subbagian Program;
	  k. mengkoordinasikan dan melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pada kepala badan;
	  l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
	  m. memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
	  n. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Program;
	  o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

       C. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

      1. Bidang Pengembangan Dan Perencanaan Pendapatan Daerah, mempunPengembangan yai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dengan lingkup Pendataan meliputi pengembangan, perencanaan, regulasi dan  kerja sama.
      2. Rincian tugas sebagaimana Bidang Pengembangan Dan Perencanaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
	 a. mengkoordinasikan penyusunan program kerja/ kegiatan bidang  Pengembangan dan Perencanaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
	 b. mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepala sub bagian di Lingkungan Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugas masing- masing agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
	 c. memberi petunjuk kepada para kepala Subbidang di Lingkungan Bidang  Pengembangan Pendapatan Daerah baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
	 d. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah; 
	 e. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah; 
	 f. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah; 
	 g. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah; 
	 h. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; 
	 i. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat; 
	 j. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi; 
	 k. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah; dan 
	 j. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi.
         m. menyusun target penerimaan dan kerjasama pendapatan daerah;
	 n. penyusunan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah;

    C.1	Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
	Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas :
	  a. menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
	  b. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah; 
	  c. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; 
	  d. inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum di bidang pendapatan daerah;
	  e. menyelenggarakan sosialisasi/penyuluhan peraturan perpajakan.
	  f. membuat konsep kebijakan teknis dalam bentuk peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah terkait pelaksanaan pendapatan daerah;
          g. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pendapatan daerah terkait perubahan peraturan daerah dan atau peraturan Bupati;
	  h. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
	  i. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pemimpin;
          j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas;
	  k. mengkonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sub bidang Perencanaan dan Pengembangan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian sasaran kerja pegawai (skp);

    C.2 Sub Bidang Kerjasama dan Pembukuan
	Sub Bidang Kerjasama dan Pembukuan, mempunyai tugas :
          a. menyusun rencana di subbidang Kerjasama dan Pembukuan berdasarkan rencana kerja dinas;
	  b. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan target penerimaan pendapatan daerah dalam rangka penyusunan APBD;
	  c. Mengumpulkan Bahan Pertanggungjawab Bupati dan nota keuangan anggaran pendapatan daerah;
	  d. pengumpulan, pengelohan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah;
	  e. melaksanakan pengembangan, pembinaan, pengawasan dan kerjasama petugas pemungut pajak daerah;
	  f. koordinasi dengan SKPD terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
	  g. penyusunan bahan sosialisasi dan pembinaan bagi aparatur pemungut pajak daerah dan retribusi daerah di bidang pendapatan daerah;
	  h. merancang bahan dalam rangka koordinasi secara internal dan eksternal dalam menghimpun data pajak dan retribusi daerah sebagai bahan pembuatan laporan secara periodik;
	  i. menyusun laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara berkala (bulanan, semesteran dan tahunan);
	  j. melaksanakan rekonsiliasi dengan SKPD pengelolaa PAD lainnya;
	  k. menyusun laporan pajak dan retribusi daerah akhir tahun yang berdasarkan kebijakan akuntansi/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	  l. menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap Wajib Pajak;
	  m. mengkonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sub bidang Kerjasama dan Pembukuan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian sasaran kerja pegawai (skp);

       D. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

    1.	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi pendataan, penetapan, penagihan dan keberatan pajak daerah.
    2.	Rincian tugas sebagaimana Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
        a.	mengkoordinasikan penyusunan program kerja/ kegiatan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
        b.	mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepala sub bagian di Lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugas masing- masing agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
	c.	memberi petunjuk kepada para kepala Subbidang di Lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
	d.	pelaksanaan pendaftaran pajak daerah;
	e.	pelaksanaan penetapan dan penilaian pajak daerah; 
	f.	pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
	g.	pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan keberatan/banding pajak Daerah dan retribusi Daerah;
	h.	pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan penatausahaan surat keputusan keberatan/ banding/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
	i.	pelaksanaan penyiapan bahan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
	j.	pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang verifikasi dan penetapan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
	k.	sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.
    D.1	Subbidang Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah
 	Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, mempunyai tugas :
	 a.	penyiapan rencana, program, dan kegiatan Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
	 b.	penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan penetapan pajak daerah;
	 c.	pelaksanaan pendataan/pendaftaran wajib pajak daerah melalui formulir pendataan/pendaftaran;
	 d.	pelaksanaan penetapan wajib pajak dan objek pajak daerah/pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
	 e.	melaksanakan perhitungan penetapan nilai wajib pajak dan objek pajak lainnya.
	 f.	penyimpanan, pendistribusian, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah / serta penyimpanan surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendataan dan penetapan; 
	 g.	penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
	 h.	penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
	 i.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	 j.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
	 k.	pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
	 l.	mengkonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sub bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian sasaran kerja pegawai (skp);

    D.2	Subbidang Keberatan Pajak Daerah
	Subbidang Penagihan Dan Keberatan Pajak Daerah mempunyai tugas :
	 a.	penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan disubbidang penagihan dan Keberatan pajak Daerah;
	 b.	penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
	 c.	penyiapan bahan pelaksanaan penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
	 d.	penyiapan bahan pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
	 e.	penyiapan bahan pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
	 f.	penyiapan bahan pelaksanaan pemberian pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan keberatan/banding pajak Daerah dan retribusi Daerah;
	 g.	penyiapan bahan pelaksanaan penatausahaan surat keputusan keberatan/ banding/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
	 h.	penyiapan bahan pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
	 i.	penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah;
	 j.	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
	 k.	pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
	 l.	mengkonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sub bidang Penagihan Dan Keberatan Pajak Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian sasaran kerja pegawai (skp);

       E. BIDANG PENAGIHAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

    1.	Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pengawasan (monitoring dan evaluasi) dan membukuan (pelaporan) hasil pendapatan daerah secara teknis. 
    2.	Rincian tugas sebagaimana Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daeah adalah sebagai berikut :
	a. mengkoordinasikan penyusunan program kerja/ kegiatan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
	b. mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepala sub bagian di Lingkungan bidang penagihan, pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugas masing- masing agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
	c. perumusan kebijakan teknis penagihan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; 
	d. perumusan kebijakan tentang penagihan, pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah; 
	e. perumusan penagihan, pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah; 
	f. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah; 
	g. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; 
	h. pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat; 
	i. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi; 
	j. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
	k. melaksanakan pemeriksanaan pajak daerah; 
	l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
	m. merumuskan dan memeriksa penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang penagihan,pengedalian dan evaluasi pendapatan daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 
	n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

    E.1 Subbidang Penagihan pajak daerah
	Subbidang Penagihan pajak daerah mempunyai Tugas :
	 a. menyusun program kerja/kegiatan sub bidang penagihan pendapatan daerah;
	 b. menganalisis dan melaksanakan pemeriksaan terhadap data wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
	 c. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan disubbidang penagihan pajak Daerah;
	 d. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang penagihan pajak Daerah;
 	 e. penyiapan bahan pelaksanaan penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak Daerah;
	 f. membukukan dan membuat laporan tunggakan/piutang/angsuran Pajak Daerah;
	 g. penyiapan bahan pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak Daerah;
	 h. mengkonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sub bidang penagihan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian sasaran kerja pegawai (skp);
	 i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
	 j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

    E.2	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah.
	Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah mempunyai Tugas :
	 a. menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pajak daerah;
	 b. menganalisis dan melaksanakan pemeriksaan terhadap data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 	 c. pelaksanaan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; 
	 d. merancang bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengendalian pajak daerah dengan unit kerja dan instansi terkait;
	 e. pelaksanaan pengendalian sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
	 f. melakukan analisis, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
	 g. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak; 
	 h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas;
	 i. Mengonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 

       F. BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH

    1.	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pemberian informasi tentang pendapatan daerah melalui teknologi informasi 
    2.	Rincian tugas sebagaimana Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daeah adalah sebagai berikut :
	a. mengkoordinasikan penyusunan program kerja/ kegiatan bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
	b. mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepala sub bagian di Lingkungan bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugas masing- masing agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
	c. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi; 
	d. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah; 
	e. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah; 
	f. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah; 
	g. perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; 
	h. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
	i. merumuskan kebijakan pelayanan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
	j. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah; 
	k. memeriksa dan menyusun pengolahan data dan sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
	l. mengembangkan sistem informasi data pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi/komputerisasi
	m. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak daerah dan retribusi daerah;

    F.1	Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Teknologi Informasi
	Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Teknologi Informasi, mempunyai tugas :
	 a. menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Teknologi Informasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
	 b. menyusun dan melaksanakan Perencanaan Dan Pengembangan Teknologi Informasi pendapatan daerah;  
	 c. menyusun rencana kegiatan berdasarkan rencana kerja dinas;
	 d. menyusun rumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Dan Pengembangan Teknologi Informasi; 
	 e. melaksanakan Pengolahan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bidang Pendapatan Daerah dan Pelayanan Publik :
	 f. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
	 g. melaksanakan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah Pelayanan Publik:
	 h. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pemimpin;
	 i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas;
	 j. mengkonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sub bidang Perencanaan Dan Pengembangan Teknologi Informasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian sasaran kerja pegawai (skp);

    F.2	Sub Bidang Pengelolaan dan pemuktahiran Data Teknologi Informasi 
	Sub Bidang Pengelolaan dan pemuktahiran Data Teknologi Informasi, mempunyai tugas:
	 a. menyusun program kerja/kegiatan Sub Bidang Pengelolaan dan pemuktahiran Data Teknologi Informasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
	 b. menyusun dan melaksanakan Pengelolaan dan pemuktahiran Data Teknologi Informasi;
	 c. melaksanakan Pengumpulan dan Pengolahan data pendapatan daerah;
	 d. melaksanakan Penyajian informasi Pendapatan daerah sebagai bahan kebijakan 
	 e. pengelolaan Aplikasi SIMPATDA DAN SIM PBB;
	 f. Pengelolaan web site.
	 g. memeriksa dan menyusun pengolahan data dan sistem informasi pajak daerah secara elektronik;
	 h. mengembangkan sistem informasi data pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi/komputerisasi
	 i. melaksanakan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
	 j. melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pemimpin;
	 k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas;
	 l. mengkonsep dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sub bidang Pengelolaan dan pemuktahiran Data Teknologi Informasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan penilaian sasaran kerja pegawai (skp);

Pj. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Batu bara

Rijali, S.Pd
Pembina
Nip. 19790604 20060 4 1 016